Gelombang demonstrasi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan hingga Makassar, kembali bergemuruh dan mengguncang ruang publik. Ribuan mahasiswa turun ke jalan mengawal berbagai isu krusial yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penolakan terhadap menguatnya militerisme di ruang sipil.
Aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota menunjukkan bahwa dinamika demokrasi Indonesia masih hidup. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa pun beragam. Selain lima tuntutan utama yang sebelumnya mencuat, berkembang pula enam hingga sembilan tuntutan yang disuarakan oleh berbagai aliansi mahasiswa.
Enam tuntutan yang banyak mengemuka antara lain:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mendesak peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Menghentikan praktik militerisme serta menegakkan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
5. Memenuhi hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain itu, terdapat pula sembilan tuntutan yang berkembang dan disuarakan oleh sejumlah elemen mahasiswa, yaitu:
1. Menolak Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mencabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer.
3. Mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas.
4. Mewujudkan layanan kesehatan gratis yang merata.
5. Memulihkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat.
6. Melindungi hak-hak pekerja.
7. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja ojek online.
8. Membebaskan seluruh tahanan politik.
9. Menjamin hak rakyat atas tanah, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang layak.
Terlepas dari perbedaan tuntutan yang berkembang di setiap daerah, satu hal yang tampak jelas adalah adanya keresahan yang cukup luas di tengah masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mahasiswa, sebagaimana sejarah panjang bangsa ini, kembali menempatkan diri sebagai penyambung suara rakyat dan kekuatan moral yang mengingatkan penguasa agar tidak menjauh dari amanat konstitusi.
Entah sampai kapan gelombang demonstrasi ini akan berlangsung. Namun yang patut dijaga bersama adalah agar proses politik yang berlangsung tetap berada dalam koridor konstitusional, berlangsung secara damai, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Aspirasi yang disampaikan hendaknya tetap murni berangkat dari kepentingan rakyat, bukan ditunggangi kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak-pihak tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Di sisi lain, pemerintah pun perlu memandang gelombang kritik dan demonstrasi ini sebagai momentum evaluasi dan introspeksi. Sebab dalam negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan mekanisme koreksi yang sehat. Kejujuran untuk mengakui kekurangan serta keberanian untuk melakukan perbaikan justru akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demonstrasi adalah alarm demokrasi. Ketika suara-suara itu semakin bergemuruh memecah langit Nusantara, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, melainkan kemampuan bangsa ini untuk terus merawat demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa kekuasaan senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.[]**
**) Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
