RADARTEMPO.ID Sampang || Detik24jam.id – Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Semester 2 Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Besar Bappedalitbang Sampang, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sampang, H. Ahmad Mahfudz, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, BPS, Baznas, serta perwakilan Forum CSR.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Sampang.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz menegaskan bahwa persoalan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan kerja kolaboratif serta dukungan data yang valid agar seluruh intervensi tepat sasaran.
> “Kemiskinan adalah problem klasik yang kompleks. Karena itu, kita membutuhkan strategi menyeluruh dan sinergi dari banyak pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan rilis terbaru BPS, persentase penduduk miskin Sampang pada Maret 2025 berada pada angka 20,61 persen atau 213.980 jiwa. Meski mengalami penurunan 0,22 persen dari tahun sebelumnya, angka ini masih menempatkan Sampang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Wabup Mahfudz menekankan pentingnya penguatan validasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi acuan dalam seluruh program penanggulangan kemiskinan.
> “Saya minta pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan. DTSEN harus menjadi dasar penentuan penerima manfaat, pelatihan, modal usaha, hingga program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dalam forum ini, Wabup juga memaparkan perkembangan Program Sekolah Rakyat tahap II yang kini memasuki proses konstruksi. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan DTSEN.
Ia turut mengajak pihak swasta melalui Forum CSR untuk mengambil peran lebih aktif dalam membantu pembiayaan dan penguatan program penanggulangan kemiskinan.
> “Peran CSR sangat penting dalam memperkuat intervensi pemerintah. Semua pihak harus bergerak bersama agar penurunan kemiskinan berjalan optimal,” ucapnya.
Untuk mempercepat koordinasi, Wabup Mahfudz juga mengumumkan bahwa Sekretariat TKPKD kini dipusatkan di Rumah Dinas Wakil Bupati Sampang. Sekretariat tersebut akan menjadi pusat koordinasi, evaluasi, dan sekaligus menampung pengaduan masyarakat terkait program-program penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan pentingnya dukungan data dari BPS Sampang.
> “Kami berharap BPS terus mendampingi dan- menyediakan data kemiskinan yang valid agar kondisi Sampang terpetakan dengan akurat,” pungkasnya.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati Ahmad Mahfudz secara resmi membuka rakor yang digelar di Aula Besar Bappedalitbang tersebut.
Red T
