RADARTEMPO.ID JAKARTA – Pengamat politik dan filsuf kontemporer, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam yang menghentak ruang publik terkait disparitas kebijakan fiskal dan rasa keadilan sosial. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada alokasi anggaran konsumsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai fantastis, mencapai Rp170.000 per porsi, di tengah masifnya kampanye program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk rakyat, (10 Agustus 2026).
Dalam sebuah diskusi publik yang viral di media sosial, Rocky Gerung secara retoris mempertanyakan moralitas dan empati para pejabat legislatif. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan egoisme elite yang sangat kontras dengan realitas ekonomi masyarakat bawah.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas APBN, melainkan sebuah devaluasi moralitas publik. Bagaimana mungkin para wakil rakyat menikmati hidangan mewah berbiaya seratus tujuh puluh ribu rupiah per porsi, sementara rakyat dipaksa percaya bahwa menu Makan Bergizi Gratis yang harganya jauh di bawah itu sudah cukup ideal?” ujar Rocky dengan gaya bahasanya yang lugas dan lugas.
Rocky menambahkan bahwa inkonsistensi ini memperlihatkan adanya jurang pemisah yang lebar antara gaya hidup penguasa dan realitas kehidupan masyarakat yang mereka wakili. Ia menantang para anggota DPR untuk menunjukkan solidaritas nyata dengan turut mengonsumsi menu program MBG sebagai bentuk pengawasan langsung sekaligus pembuktian kualitas.
“Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi itu? Jika program tersebut diklaim sebagai solusi pemenuhan gizi nasional yang paripurna, sudah sepatutnya para pengambil kebijakan menjadi teladan pertama yang mengonsumsinya. Jangan sampai ada standar ganda: gizi premium untuk penguasa, gizi minimum untuk jelata,” tegasnya.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang diskusi publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital. Kritik ini dinilai banyak pihak mewakili keresahan kolektif masyarakat yang mendambakan transparansi, efisiensi anggaran, serta kesetaraan sosial dalam setiap kebijakan negara.
Masyarakat kini menunggu respons resmi dari pihak parlemen terkait urgensi evaluasi anggaran domestik tersebut, demi menjaga muruah, integritas, dan kewibawaan lembaga legislatif di mata publik. (tok/red)
