BERITA UTAMADaerahNEWSPEMERINTAHANTAG

Papan Informasi Proyek Tak Cantumkan Nilai Anggaran Rp12,7 Miliar, Kontraktor Hani dan Dinas Pendidikan Surabaya Disorot

×

Papan Informasi Proyek Tak Cantumkan Nilai Anggaran Rp12,7 Miliar, Kontraktor Hani dan Dinas Pendidikan Surabaya Disorot

Share this article

Radartempo.id — SURABAYA Pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya menjadi sorotan setelah papan informasi proyek diduga tidak mencantumkan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.784.792.664,00. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun dari data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), nilai anggaran tersebut tercatat dalam dokumen pengadaan.

Tidak dicantumkannya nominal anggaran pada papan informasi proyek memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik serta kepatuhan pelaksana terhadap prinsip transparansi dalam penyelenggaraan proyek pemerintah.

Kondisi tersebut juga memunculkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sejumlah potensi penyimpangan, seperti penggelembungan anggaran (mark-up), pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga dugaan pemberian komitmen fee, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Hani selaku pihak pelaksana proyek terkait alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan maupun klarifikasi.

Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Awak media bermaksud meminta keterangan langsung kepada Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, saat didatangi ke ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena disebut sedang mengikuti rapat.

Keterangan tersebut disampaikan Eka selaku Sekretaris Dinas (Sekdin).

Sementara itu, Awang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketika dimintai tanggapan mengenai persoalan proyek tersebut, menyampaikan bahwa dirinya akan menghubungi Hani selaku pelaksana agar memberikan penjelasan.

Ramai dibaca :  Pastikan Tepat Sasaran, Babinsa Koramil 06/Selakau Kawal Penyaluran Bantuan Beras Dari Bulog Kepada Warga

“Saya akan hubungi Hani selaku pelaksana yang memberikan penjelasan,” ujar Awang.

Pernyataan tersebut belum menjawab substansi persoalan mengenai tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek. Publik tentu membutuhkan penjelasan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan tersebut.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan PPK dan KPA terhadap pelaksanaan proyek. Apakah pekerjaan telah berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, volume pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran negara?

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab dalam aspek persiapan dan pengendalian pelaksanaan kontrak sesuai kewenangannya. Sementara KPA memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keduanya dituntut menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara profesional agar pelaksanaan proyek tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Terlebih, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta persaingan yang sehat sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan terakhirnya melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, seperti ketidaksesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, maupun penggunaan anggaran, persoalan tersebut patut menjadi perhatian aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Ramai dibaca :  Hadapi Kemarau Panjang, Polresta Tuban bersama Instansi Lintas Sektoral Siaga Bencana Karhutla

Publik Menunggu Penjelasan

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai papan informasi proyek, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran publik yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek tersebut.

Aparat pengawasan juga diharapkan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, dan kondisi fisik di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Febrina Sukmawati selaku KPA, Awang selaku PPK, serta Hani selaku pelaksana proyek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Konten dilindingi !!