Sampang Radartempo.id – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gaib Perjuangan yang dipimpin oleh Habib Yusuf secara resmi melayangkan ancaman aksi demonstrasi besar-besaran terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) pada awal tahun 2026 ini. Langkah ini diambil menyusul penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk tahun anggaran 2025. Rabu (7/01/2025)
Kemarahan ormas ini meledak setelah munculnya informasi mengenai hilangnya Handtraktor mesin pertanian untuk kedua kalinya. Habib Yusuf mengungkapkan bahwa insiden Handtraktor yang mendadak “gaib” atau tidak diketahui keberadaannya ini bukan pertama kali terjadi, melainkan pengulangan dari kasus serupa yang pernah terjadi pada tahun 2024 silam tanpa kejelasan status.
“Selain masalah hilangnya Handtraktor, pihak ormas juga mempertanyakan kendala teknis yang menyebabkan alsintan belum tersalurkan hingga penghujung tahun 2025. Padahal, bantuan tersebut sangat dinantikan oleh kelompok tani untuk menunjang produktivitas lahan.”ungkap Habib
Lanjut Habib Yusuf menduga ada ketidakberesan dalam manajemen internal dinas sehingga barang yang sudah dianggarkan tidak kunjung sampai ke tangan masyarakat.
”Kami sudah bertanya secara mendalam, apakah ini luput dari perencanaan? Ternyata jawabannya tidak. Jika perencanaan sudah benar, maka seharusnya tidak ada alasan bagi alat-alat tersebut untuk tertahan,” tegas Habib Yusuf.
Pihaknya kini fokus mengawal agar 19 kontrak pengadaan yang direncanakan dapat terealisasi sepenuhnya tanpa ada satu pun yang meleset dari target penyaluran.
Meski secara regulasi penyaluran melampaui tahun anggaran diperbolehkan—selama SK penerima sudah ada—namun urgensi di lapangan tetap menjadi prioritas. Menurutnya, meskipun saat ini sudah melewati musim tanam yang ideal, alsintan harus tetap segera diserahkan agar petani bisa memanfaatkannya untuk persiapan musim berikutnya.
Dalam narasi protesnya, Habib Yusuf juga memberikan dukungan penuh kepada Kapolres dan jajaran Satuan Reserse Kriminal untuk mengusut tuntas fenomena hilangnya Handtraktor ini. Ia mendesak kepolisian untuk bertindak tegas jika ditemukan adanya keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian yang sengaja bermain dalam proyek pengadaan tersebut.
Ketiadaan penjelasan dari Disperta KP sejak tahun 2024 dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab yang serius. Ormas Gaib Perjuangan menegaskan bahwa mereka memiliki data dan informasi lapangan yang akan digunakan untuk mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Transparansi anggaran dan akuntabilitas pejabat publik menjadi poin utama yang mereka tuntut dalam aksi ini.
Sebagai penutup, Habib Yusuf mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar jika pihak dinas tetap bergeming atau tidak memberikan solusi nyata. Mereka menuntut keputusan bersama untuk menindak tegas oknum yang merugikan negara dan petani. “Jika memang tidak ada pergerakan maju, kami pastikan jalanan akan penuh oleh massa aksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dinas,” pungkasnya. Red
