RADARTEMPO.ID PAMEKASAN Polemik pemberitaan terkait program MBG berbuntut panjang. Seorang wartawan di Kabupaten Pamekasan disomasi oleh pihak SPPG Alfirdaus Peltong setelah memuat laporan berdasarkan aduan wali murid yang mempertanyakan pelaksanaan program tersebut.pamekasan(02/03/26)
Somasi dilayangkan tak lama setelah berita tayang. Dalam surat tersebut, pihak pengirim meminta klarifikasi sekaligus menuntut agar pemberitaan dianggap merugikan dan mencemarkan nama baik. Bahkan, terdapat ancaman membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila tidak ada tanggapan dalam waktu yang ditentukan.
Padahal, informasi yang dimuat dalam berita tersebut bersumber dari keterangan wali murid yang menyinggung soal MBG yang diterima anaknya di sekolah.
Wartawan bersangkutan menyatakan bahwa pemberitaan telah melalui proses konfirmasi dan disusun sesuai kaidah jurnalistik.
Langkah somasi ini memicu sorotan. Di satu sisi, setiap pihak memang memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hukum jika merasa dirugikan.
Namun di sisi lain, kebebasan pers dijamin undang-undang sebagai bagian dari kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik.
Sejumlah pegiat media menilai, sengketa pemberitaan seharusnya ditempuh melalui hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mekanisme tersebut dinilai lebih proporsional sebelum menempuh jalur hukum yang berpotensi mengintimidasi kerja jurnalistik.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan yang disomasi menyatakan siap memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab. Ia juga menegaskan bahwa tugas pers adalah menyampaikan fakta serta suara masyarakat, termasuk aduan wali murid yang merasa perlu diketahui publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kritik dan kontrol sosial bukanlah bentuk permusuhan. Transparansi dan keterbukaan justru menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga maupun program yang dijalankan.pewarta (ali)
