BERITA UTAMADaerahPEMERINTAHAN

LKHAI Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Namun Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

×

LKHAI Apresiasi Pengesahan UU Perampasan Aset, Namun Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Share this article

Radartempo.id — Surabaya, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengapresiasi pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026. Namun, pengesahan regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat LKHAI, Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum., menilai UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Meski demikian, menurutnya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang kuat.

LKHAI menyoroti empat persoalan utama, yakni dihapusnya pengaturan illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, penerapan asas nonretroaktif, penundaan pemberlakuan undang-undang hingga terpenuhinya sejumlah persyaratan kelembagaan, serta terbatasnya upaya hukum yang tersedia bagi pihak terkait.

“Jangan sampai undang-undang yang bertujuan memberantas korupsi justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan atau alat untuk menekan pihak-pihak tertentu,” tegas Bastian dalam pernyataan sikapnya.

Menurut LKHAI, pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara perlu diperkuat melalui pencocokan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, serta penghasilan sah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan asal-usul harta tersebut.

Sementara itu, terhadap konglomerasi dan korporasi, LKHAI mendorong penggunaan instrumen hukum melalui penelusuran beneficial ownership atau pemilik manfaat, laporan keuangan, data perpajakan, serta aliran transaksi keuangan.

Ramai dibaca :  Wujud Kepedulian, Warga Bersama Satgas Bersihkan Area Jembatan Garuda

Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pelaksana

LKHAI juga mengingatkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta segera menyelesaikan peraturan pelaksana agar undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif dan tidak mengalami penundaan berkepanjangan.

Bastian menilai keberadaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, dan lembaga terkait lainnya.

Selain itu, LKHAI meminta agar setiap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas serta berada di bawah pengawasan pengadilan.

LKHAI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki harta dari sumber sah, termasuk warisan, hibah, maupun hasil usaha. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat penerapan aturan yang tidak proporsional.

Sampaikan 10 Tuntutan

Sebagai bentuk pengawalan terhadap implementasi UU Perampasan Aset, LKHAI menyampaikan sepuluh tuntutan, di antaranya:

  1. Mengapresiasi pengesahan UU sekaligus mengawal pelaksanaannya.
  2. Mendorong revisi atau penerbitan Perppu untuk mengatur kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
  3. Memperkuat pengawasan kekayaan pejabat melalui LHKPN dan data perpajakan.
  4. Mendorong audit forensik terhadap kekayaan pejabat di sektor rawan korupsi.
  5. Memperkuat penindakan terhadap korporasi dan pemilik manfaat yang terlibat tindak pidana.
  6. Mengharmonisasikan UU Perampasan Aset dengan UU Tipikor dan UU TPPU.
  7. Menjamin perlindungan masyarakat serta mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum.
  8. Memperketat pengawasan penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset.
  9. Membangun koordinasi terpadu antarlembaga penegak hukum.
  10. Memperkuat pengawasan independen serta mempercepat penerbitan seluruh aturan pelaksana.
Ramai dibaca :  Muktamar XVI Tapak Suci Resmi Dibuka di Semarang, Kapolri Terima Anugerah Anggota Kehormatan

Peringatkan Potensi UU Menjadi Alat Politik

Lebih lanjut, LKHAI mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun pribadi.

Menurut Bastian, mekanisme pengawasan harus mampu memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk dalam proses penyitaan, pengelolaan, hingga pelelangan aset.

“UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memiskinkan koruptor, bukan memiskinkan lawan politik atau masyarakat yang tidak bersalah,” ujarnya.

LKHAI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk mendesak pemerintah membuka proses penyusunan aturan turunan kepada publik agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

Pengesahan undang-undang ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara adil serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

LKHAI menegaskan: ketok palu bukan garis akhir. Aturan turunan jangan diulur-ulur.

 

Moch.Fuad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Konten dilindingi !!