Radartempo.id — BEKASI Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lebih dari 10 santriwati di sebuah pondok pesantren di kawasan Bekasi Selatan menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan keagamaan. Sosok yang seharusnya menjadi pembimbing, pendidik, sekaligus pelindung santri justru terseret dalam perkara hukum yang menyangkut dugaan pelanggaran terhadap martabat dan keamanan anak didiknya.
Polres Metro Bekasi Kota menetapkan MHH (28), pimpinan sekaligus pengajar di pesantren tersebut, sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik memeriksa yang bersangkutan pada Jumat (9/10/2026).
Kasus ini bukan sekadar persoalan dugaan tindak pidana individual. Perkara tersebut juga memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan lingkungan pendidikan, pengawasan terhadap santri, serta mekanisme pengaduan yang seharusnya menjamin korban dapat berbicara tanpa rasa takut.
Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami keterangan tersangka dan mencocokkannya dengan alat bukti serta keterangan para saksi.
Penyidik juga mendalami dugaan perbuatan yang disangkakan kepada MHH, termasuk kedudukannya di lingkungan pesantren.
Dugaan Berlangsung Selama Bertahun-tahun, Pengawasan Dipertanyakan
Perkara ini terungkap setelah keluarga salah satu korban melaporkan dugaan pelecehan seksual ke polisi pada 7 Oktober 2026.
Berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan perbuatan tersebut disebut telah terjadi berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Polisi juga telah mengidentifikasi lebih dari 10 santriwati yang diduga menjadi korban.
Rentang waktu dugaan kejadian tersebut patut menjadi perhatian serius. Penyidik perlu mengungkap secara terang bagaimana dugaan perbuatan itu terjadi, apakah terdapat kesempatan yang berulang, serta apakah ada pihak yang mengetahui atau menerima informasi mengenai dugaan tersebut.
Namun, pertanyaan mengenai pengawasan dan kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui kejadian itu harus dijawab berdasarkan hasil penyelidikan, bukan asumsi atau tuduhan tanpa bukti.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, perkara ini akan menjadi pengingat keras bahwa kedudukan sebagai pimpinan atau pengajar agama tidak boleh menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum.
Lingkungan pesantren semestinya menjadi ruang aman untuk menimba ilmu, membangun karakter, dan memperkuat nilai moral. Karena itu, perlindungan terhadap santri harus ditempatkan di atas kepentingan menjaga nama baik lembaga.
Kepercayaan kepada Pengasuh Bukan Alasan Mengabaikan Perlindungan Santri
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, membenarkan bahwa MHH merupakan pengasuh utama di pesantren tersebut, sedangkan para korban yang teridentifikasi merupakan santri perempuan.
Kedudukan seorang pengasuh dalam lingkungan pendidikan dapat menghadirkan relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam situasi seperti itu, santri mungkin menghadapi hambatan untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan tindakan yang membuat mereka tidak nyaman.
Karena itu, penanganan perkara ini tidak cukup hanya berfokus pada pemeriksaan tersangka. Aparat juga perlu menggali keterangan para saksi secara profesional, menelusuri setiap laporan yang relevan, serta memastikan tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap korban maupun keluarga mereka.
Pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap trauma. Identitas korban, informasi pribadi, dan detail yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas mereka wajib dilindungi.
Di sisi lain, pengelola lembaga pendidikan keagamaan perlu menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, mekanisme pelaporan, dan prosedur perlindungan santri.
Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren tidak dibangun dengan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran, melainkan dengan memastikan setiap laporan ditangani secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.
Pendampingan Korban Harus Menjadi Prioritas
Polres Metro Bekasi Kota menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memberikan pendampingan serta perlindungan psikologis kepada para santriwati yang diduga menjadi korban.
Langkah tersebut penting, tetapi pendampingan tidak boleh berhenti pada tahap awal penanganan perkara.
Korban membutuhkan jaminan keamanan, dukungan psikologis yang berkelanjutan, perlindungan dari tekanan lingkungan, serta akses terhadap proses hukum yang tidak menambah beban traumatis mereka.
Keluarga korban juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara melalui mekanisme yang sah, tanpa mengorbankan kerahasiaan pemeriksaan.
Dalam perkara dugaan kekerasan seksual, keberanian korban atau keluarga untuk melapor merupakan bagian penting dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana. Karena itu, mereka tidak boleh menjadi sasaran stigma, intimidasi, ataupun tekanan untuk menarik laporan.
Polisi Harus Mengusut Tuntas, Bukan Sekadar Menetapkan Tersangka
Penetapan MHH sebagai tersangka merupakan perkembangan penting dalam proses hukum. Namun, pekerjaan penyidik belum selesai.
Polisi perlu memastikan seluruh alat bukti diperiksa secara cermat, keterangan saksi dikonfirmasi, dan dugaan peristiwa yang dilaporkan ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum.
Jika ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain atau adanya tindakan yang berkaitan dengan perkara tersebut, penyidik perlu menindaklanjutinya berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Pada saat yang sama, proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukanlah putusan bersalah, sehingga kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana harus menunggu proses peradilan.
Masyarakat berhak memperoleh penanganan perkara yang serius dan akuntabel. Sementara itu, para santriwati yang diduga menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan tanpa harus menghadapi tekanan tambahan.
Kasus ini menegaskan satu hal: keselamatan santri tidak boleh dikalahkan oleh kewibawaan jabatan, kedudukan seseorang, ataupun kepentingan menjaga citra lembaga. Jika dugaan tindak pidana terbukti, hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jika masih ada fakta yang belum terungkap, penyidik harus terus mendalaminya secara profesional agar perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.
Moch.fuad
