RADARTEMPO.ID SIDOARJO – Polresta Sidoarjo memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan praktik tangkap lepas terhadap empat orang yang disebut diamankan di kawasan Grand City, Surabaya, pada 1 Oktober 2026. Kepolisian membantah adanya praktik pembebasan yang disertai dugaan transaksi uang hingga puluhan juta rupiah.
Kanit 2 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, Iptu Agus Supriyanto, menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak menggambarkan secara tepat proses penanganan perkara tersebut.
Ia menjelaskan, setiap penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun meneruskan proses hukum apabila unsur pembuktian belum terpenuhi.
Menurut Agus, tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap seseorang karena kurangnya alat bukti merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai praktik tangkap lepas.
“Dalam penanganan perkara narkotika, semuanya harus berdasarkan alat bukti. Jika dari hasil pemeriksaan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, tentu ada prosedur yang harus dijalankan sesuai ketentuan. Hal itu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai praktik tangkap lepas,” tegasnya.
Agus juga menekankan bahwa keputusan penyidik harus memiliki dasar hukum dan didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan. Ia membantah adanya transaksi uang sebagaimana tudingan yang dikaitkan dengan pembebasan empat orang tersebut.
Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum menyebarluaskan informasi yang memuat dugaan penyimpangan aparat penegak hukum. Tuduhan serius, menurutnya, perlu didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polresta Sidoarjo turut mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum teruji kebenarannya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan melalui mekanisme resmi.
“Kami sampaikan klarifikasi ini untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” pungkas Agus.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, polemik mengenai empat orang yang disebut diamankan di Grand City diharapkan dapat dilihat secara proporsional, dengan tetap mengedepankan fakta, transparansi, dan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum.
