Radartempo.id — BANDUNG Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ketenagakerjaan sekaligus upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran nasional program Poliran dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).
Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,75 persen atau setara 7,38 juta orang. Sementara itu, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 6,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi.
Ia menjelaskan, program Poliran merupakan pengembangan dari pengalaman penguatan jaringan pelatihan kerja yang pernah diterapkan saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Keberhasilan pendekatan tersebut kemudian dikembangkan menjadi program berskala nasional dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, implementasi awal Poliran difokuskan pada uji kompetensi dan pemberian sertifikasi bagi calon tenaga kerja di bidang Satuan Pengamanan (Satpam). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, legalitas, serta daya saing para pencari kerja agar lebih siap memasuki dunia industri.
Tidak hanya berhenti pada pelatihan dan sertifikasi, Kapolri juga menekankan pentingnya membangun database pencari kerja yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut nantinya diharapkan dapat terkoneksi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta dunia usaha sehingga proses penyaluran tenaga kerja menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.
Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk mengawal pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Poliran harus diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.
Melalui program Poliran, Polri diharapkan dapat mengambil peran lebih luas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
Moch.Fuad
