RADARTEMPO.ID KEBUMEN – Dugaan praktik pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C tanpa melalui seluruh tahapan resmi mencuat di lingkungan Satpas Polres Kebumen. Seorang warga mengaku mendapatkan SIM dengan membayar Rp900 ribu tanpa mengikuti ujian teori maupun praktik.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap mekanisme pelayanan dan pengawasan di Satpas Polres Kebumen. Sebab, apabila seorang pemohon benar-benar dapat memperoleh SIM tanpa menjalani tahapan pengujian, publik patut mempertanyakan bagaimana proses itu bisa berjalan hingga dokumen resmi tersebut diterbitkan.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku awalnya berniat mengurus SIM melalui jalur resmi. Namun, ia kemudian mendapatkan tawaran pengurusan yang disebut lebih mudah dan cepat melalui seseorang yang mengaku memiliki akses.
Menurut sumber, ia hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP dan uang sebesar Rp900 ribu. Setelah itu, ia tidak menjalani ujian teori maupun ujian praktik sebagaimana prosedur yang semestinya harus dilalui oleh pemohon SIM.
“Gak usah repot, bayar, serahkan KTP, tinggal foto langsung jadi,” ujar sumber, menirukan perkataan pihak yang menawarkan pengurusan tersebut.
Pengakuan itu menjadi pintu masuk bagi aparat pengawas untuk membongkar fakta sebenarnya. Jika benar tidak ada ujian teori dan praktik, lalu pertanyaannya sederhana: siapa yang meloloskan proses penerbitan SIM tersebut?
Persoalan ini juga menyeret perhatian pada keberadaan kamera pengawas atau CCTV di lingkungan pelayanan Satpas. CCTV seharusnya tidak hanya menjadi perangkat yang terpasang di sudut ruangan, tetapi menjadi alat kontrol untuk memastikan seluruh pelayanan berlangsung sesuai prosedur.
Apakah rekaman CCTV pada saat warga tersebut mengurus SIM masih tersedia?
Pertanyaan itu menjadi penting. Rekaman CCTV berpotensi menunjukkan secara jelas perjalanan pemohon sejak memasuki area Satpas, menyerahkan berkas, menjalani proses pelayanan, hingga meninggalkan lokasi.
Jika pengakuan sumber benar bahwa dirinya hanya datang untuk pengambilan foto, rekaman CCTV seharusnya dapat menjadi bukti objektif untuk menguji apakah ia benar-benar tidak pernah memasuki ruang ujian teori atau area ujian praktik.
Di sisi lain, apabila CCTV memang merekam seluruh aktivitas pelayanan, perlu pula ditelusuri siapa saja petugas atau pihak yang ditemui pemohon selama proses pengurusan berlangsung. Dari titik itulah pemeriksaan dapat mengarah kepada dugaan keterlibatan pihak tertentu.
Sorotan tidak cukup berhenti pada rekaman kamera. Data elektronik dalam sistem penerbitan SIM juga perlu dibuka dan diperiksa. Mulai dari waktu pendaftaran, hasil ujian teori, catatan ujian praktik, identitas petugas, hingga proses persetujuan dan pencetakan SIM.
Jika pemohon tidak pernah mengikuti ujian, dari mana hasil ujian dalam sistem berasal? Jika ada hasil ujian, siapa yang menginputnya? Dan jika tidak ada hasil ujian, bagaimana SIM dapat diterbitkan?
Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah mengenai uang Rp900 ribu yang disebut telah dibayarkan oleh warga tersebut. Nilai tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan apakah seluruh pembayaran masuk melalui mekanisme resmi atau terdapat dugaan aliran dana kepada pihak tertentu.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar penerbitan dokumen secara tidak prosedural. SIM merupakan bukti kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Meloloskan pemohon tanpa pengujian dapat berpotensi mengabaikan aspek keselamatan masyarakat.
Polda Jawa Tengah dan jajaran pengawasan internal Polri didorong untuk tidak hanya meminta klarifikasi secara lisan. Langkah konkret seperti pengamanan rekaman CCTV, pemeriksaan log sistem, pencocokan data ujian, serta penelusuran aliran uang dinilai lebih penting untuk mengungkap fakta secara objektif.
Jika semua prosedur benar-benar telah dilalui, data dan rekaman semestinya mampu membuktikannya. Namun, jika ditemukan tahapan yang dilewati tetapi SIM tetap terbit, maka pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab harus dijawab secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai pengakuan warga tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Satpas Polres Kebumen dan pihak-pihak berwenang untuk memperoleh penjelasan serta hak jawab secara berimbang.
Seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan dan pengakuan sumber yang identitasnya dirahasiakan. Kebenarannya memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
