BERITA UTAMADaerahPEMASYARAKATANPEMERINTAHANTAG

Sengketa Lahan Pandegiling 145 Memanas, DPRD Surabaya Soroti Legalitas Tanah dan Sertifikat Wakaf

×

Sengketa Lahan Pandegiling 145 Memanas, DPRD Surabaya Soroti Legalitas Tanah dan Sertifikat Wakaf

Share this article

Radartempo.id — Surabaya, Sengketa penguasaan lahan dan legalitas bangunan di kawasan Jalan Pandegiling Nomor 145, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) yang digelar Komisi C DPRD Kota
Surabaya, Senin (16/11/2026).

Dalam Forum tersebut membahas keabsahan alas hak kepemilikan objek sengketa seluas 406 meter persegi serta penghentian aktivitas pembangunan fisik di
lokasi tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, didampingi jajaran
anggota komisi yakni Aning Rochmawati, Hj. Siti Maryam, Dr. H. Minun Latif, Achmad Nurdjayanto, dan Dr. Buchori Imron.

Turut hadir dalam forum tersebut Camat Tegalsari Kenny
Pieter Tupamahu, S.STP., M.M., Lurah Dr. Soetomo Nur Ratna Wulan Kartini Pancawardani, S.Sos., M.AP., perwakilan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Surabaya I, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), serta para pihak yang
bersengketa bersama kuasa hukumnya.

Terpantau dalam hearing DPRKPP menegaskan agar dilakukan Penghentian Pembangunan Dalam paparannya, perwakilan DPRKPP Kota Surabaya, Sugeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan dan sanksi administratif pertama pada 5 Oktober 2026 untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.

Langkah tegas tersebut diambil karena status kepemilikan lahan masih dalam proses sengketa
hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 568/Pdt.G/2026/PN Sby.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dahulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mensyaratkan kejelasan dan keabsahan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Oleh karena itu, penindakan lebih lanjut menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Ramai dibaca :  Polwan Polres Ngawi Gandeng Da'i Kamtibmas Edukasi Santri Cegah Perilaku Kekerasan

Riwayat Tanah Eigendom dan Konversi Hak Milik
Sementara itu, kuasa hukum ahli waris almarhum Tuan Reboe, Nocky Leon Agusta, S.H., memaparkan kronologi riwayat tanah sejak era kolonial hingga proses konversi
pascakemerdekaan.

Ia menjelaskan bahwa lahan di Jalan Pandegiling (dahulu Lingkungan Darmo I Nomor 125) tercatat sebagai tanah bekas hak barat berstatus Eigendom Verponding
Nomor 1352.

Tanah tersebut sah beralih kepada almarhum Tuan Reboe melalui Akta Hibah pada Tahun 1930
yang dibuat di hadapan Notaris, serta diperkuat dengan Sertifikat pada Tahun 1931.

“Pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, hak tersebut telah ditegaskan
melalui Keputusan Kepala Direktorat Agraria pada Tahun 1965 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Tahun 1974”. Papar Nocky.

Ahli Waris Minta Penertiban Berlaku Adil

Terkait penghentian aktivitas fisik di lapangan, Nocky Leon menegaskan bahwa kliennya, Waluyo selaku penerima kuasa sekaligus ahli waris sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2018, bersikap kooperatif dan siap mematuhi penghentian pembangunan selama proses hukum berjalan.

Kendati demikian, pihaknya memberikan catatan kritis terkait rencana penertiban bangunan yang dinilai belum mengantongi PBG/IMB. Waluyo menyatakan dapat menerima langkah penertiban tersebut dengan syarat Pemerintah Kota Surabaya menegakkan aturan secara adil dan merata.

Nocky menekankan agar penertiban tidak dilakukan secara tebang pilih yang hanya menyasar bangunan milik ahli waris, melainkan juga menindak tegas objek-objek lain di sepanjang kawasan Jalan Pandegiling yang berdiri di atas lahan sengketa tanpa mengantongi
izin resmi.

Keabsahan Subjek Wakif Dipersoalkan Berdasar UU Wakaf

Dalam forum tersebut, tim kuasa hukum ahli waris juga melayangkan keberatan keras atas terbitnya Sertifikat Hak Wakaf (SHW) tertanggal 14 Oktober 2021 atas nama Yayasan Masjid Rahmat Surabaya.

Ramai dibaca :  Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Modus Love Scamming yang Kian Kompleks

Berdasarkan warkah pertanahan yang terungkap, penerbitan sertifikat wakaf seluas 406 meter persegi tersebut bersandar pada Akta Ikrar Wakaf pada Tahun 2008 yang diikrarkan oleh H. Abd. Syukur Asnan, serta merujuk pada klaim riwayat penguasaan oleh
Hadji Mochamad Elijas (H. Ilyas) pada tahun 1969.

Menurut Nocky, titik krusial dari polemik ini adalah bahwa baik Hadji Mochamad Elijas maupun H. Abd. Syukur Asnan bukanlah pemilik sah maupun ahli waris dari almarhum Tuan Reboe.

Merujuk pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keabsahan suatu perbuatan hukum wakaf mensyaratkan secara mutlak kapasitas dan kewenangan wakif (pihak yang mewakafkan).

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa
wakif hanya dapat mewakafkan harta benda miliknya apabila harta benda wakaf tersebut dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah menurut hukum.

“Apabila pihak yang mengikrarkan wakaf bukan merupakan pemilik hak milik yang sah dan
tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang alas hak asal, maka secara hukum perbuatan wakaf tersebut cacat formil maupun materiil,” tegas Nocky dalam rapat tersebut.

Kuasa Hukum Ahli Waris Luruskan Pemelintiran Opini Agama

Ketegangan sempat mencuat ketika Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Dr. H. Minun Latif, menyarankan agar pihak ahli waris mengikhlaskan lahan tersebut demi kepentingan ibadah dengan mempertimbangkan nilai pahala.

Menyikapi hal tersebut serta narasi yang berkembang di ruang publik, Nocky Leon Agusta, S.H. memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan adanya dugaan pemelintiran opini oleh pihak yayasan yang kerap menarik sengketa ini ke ranah sentimen keagamaan.

Ramai dibaca :  Kapolda Jatim Tinjau Pos Terpadu Pelabuhan Ketapang Pastikan Puncak Nataru Aman Lancar

Nocky menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh kliennya sama sekali bukan bentuk
penolakan terhadap kepentingan ibadah maupun syiar agama, melainkan murni perjuangan menuntut keadilan atas dugaan penyerobotan hak keperdataan dan cacat administrasi pertanahan.

Ia mengingatkan bahwa baik dalam hukum positif maupun syariat Islam, objek yang diwakafkan wajib berstatus milik sah pemberi wakaf, bukan tanah milik orang lain yang diklaim secara sepihak.

“Jangan sampai persoalan cacat administrasi dan dugaan penyerobotan lahan dibelokkan seolah-olah ahli waris menghalangi kepentingan agama atau tempat ibadah. Klien kami adalah umat Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai ibadah dan wakaf. Namun, wakaf yang sah secara agama maupun hukum negara mensyaratkan harta yang suci dari sengketa dan
merupakan milik sah wakif, sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 15 dan Pasal 17 UU Wakaf,” jelas Nocky.

Ia menambahkan, membawa-bawa narasi agama untuk menutupi kejanggalan alas hak justru berpotensi menyesatkan opini publik serta mengaburkan substansi pemeriksaan warkah tanah yang seharusnya menjadi fokus utama BPN dan DPRD.

Menanti Kepastian Hukum

Rapat dengar pendapat ini menegaskan bahwa sengketa lahan di Jalan Pandegiling 145 berakar pada persoalan mendasar mengenai riwayat konversi tanah bekas hak barat, legalitas subjek pemberi wakaf sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, serta tertib administrasi pertanahan.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti langkah konkret dan transparansi dari BPN Kota
Surabaya I serta Pemerintah Kota Surabaya dalam membuka warkah pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Media Delikjatim.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah. (Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Konten dilindingi !!