SURABAYA – Pasca tayangnya pemberitaan terkait polemik pergantian Komite Sekolah di SMAN 7 Surabaya, Kepala Sekolah Miftachul Huda langsung memberikan klarifikasi secara lisan melalui sambungan WhatsApp.
Dalam penjelasannya, Miftachul Huda menyampaikan bahwa masa bakti kepengurusan komite sekolah sebelumnya memang telah berakhir pada Maret 2026 sesuai surat keputusan (SK) yang berlaku. Karena itu, sekolah harus segera membentuk kepengurusan komite yang baru.
Namun, proses pemilihan sempat mengalami penyesuaian waktu lantaran padatnya agenda sekolah selama bulan Ramadhan. Menurutnya, pada Maret 2026 banyak kegiatan akademik maupun nonakademik yang harus dijalankan sehingga proses pembentukan komite dilakukan melalui koordinasi di grup WhatsApp wali murid.
Dari forum para koordinator kelas tersebut, masing-masing kelas diminta mengusulkan dua hingga tiga nama sebagai calon pengurus komite sekolah. Nama-nama yang masuk kemudian diverifikasi kembali oleh pihak sekolah.
“Dalam prosesnya, ada sejumlah nama yang ternyata mengundurkan diri atau tidak bersedia menjadi pengurus. Setelah dilakukan validasi, akhirnya tersisa tujuh orang calon pengurus,” terang Miftachul Huda.
Tujuh nama tersebut kemudian diperkuat dengan tambahan unsur dari ikatan alumni SMAN 7 Surabaya sebagai representasi tokoh masyarakat, termasuk mantan guru yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Humas sekolah.
Setelah seluruh tahapan selesai, akhirnya disepakati pelaksanaan serah terima kepengurusan komite sekolah lama kepada pengurus baru yang digelar pada Kamis (07/05).
Dalam percakapan tersebut, Heru MAKI juga menyarankan agar pihak sekolah segera menggelar pertemuan lanjutan bersama seluruh wali murid guna menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan komite sekolah sebelumnya.
Saran tersebut, menurut Miftachul Huda, diterima dengan baik dan direncanakan akan dilaksanakan pada pekan depan.
Tak hanya membahas mekanisme pemilihan komite, klarifikasi juga menyinggung soal permohonan pencairan dana komite sekolah sekitar Rp20 juta lebih setiap bulan yang sebelumnya menjadi sorotan.
Miftachul Huda menjelaskan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk membantu pembayaran honor guru honorer di sekolah. Ia menyebut dana BOS dan BPOPP yang diterima sekolah masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji rutin tenaga honorer.
“Karena anggaran dari BOS dan BPOPP masih kurang, maka sekolah meminta dukungan komite untuk membantu pembayaran honor guru honorer setiap bulannya,” jelasnya.
Atas klarifikasi cepat tersebut, Heru MAKI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SMAN 7 Surabaya.
“Inilah wajah pendidikan yang seharusnya. Semua harus transparan, memiliki LPJ yang jelas, dan akuntabel. Semangat untuk Kepala Sekolah SMAN 7 Surabaya dan selamat bertugas kepada pengurus Komite Sekolah yang baru,” pungkas Heru MAKI.
