RADARTEMO.ID Surabaya — Semangat memperkuat ukhuwah kebangsaan dan sinergi umat kembali ditegaskan dalam audiensi antara Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., S.Sos., S.H.I., M.E.I., dengan jajaran DPW LDII Jawa Timur, Kamis (12/2/2026) di Kantor DPD RI Jawa Timur.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif, menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum strategis membahas penguatan pembinaan masyarakat berbasis nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.
Hadir dalam audiensi itu Ketua LDII H. Amir Amrozi, H. Dzulkifli Purnomo (DPW LDII Jatim), H. Naditya (Sekretaris), Towi (Bendahara), H. M. Fauzan (Wakil Ketua), H. Ach. Kholil (Wakil Ketua), Dr. Dewi Ilma A., M.Pd.I (Wanita LDII), Ir. Eni Santoso, M.T., Prof. Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes (Wanita LDII), Rogyan, Erna (RS Haji Ali Zuhri Wanhad), serta Mayone Wasyitan Al Fauzi (LINES DPW LDII Jawa Timur).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah wilayah LDII Jawa Timur yang menekankan pentingnya memperluas komunikasi dengan pemerintah guna memperkuat program pembinaan generasi, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan sosial.
Dalam dialog tersebut, jajaran LDII menyampaikan komitmen mereka terhadap program pembinaan generasi muda, penguatan karakter bangsa, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Mereka berharap sinergi dengan DPD RI dapat membuka ruang fasilitasi lebih luas agar program-program tersebut semakin berdampak nyata.
Ketua DPW LDII Jawa Timur menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa. Kolaborasi dengan pemerintah, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan sosial berjalan terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Lia Istifhama menyampaikan bahwa DPD RI memiliki fungsi strategis sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah.
“DPD RI hadir untuk memastikan suara masyarakat tersampaikan. Kami siap memfasilitasi komunikasi dengan kementerian, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya agar program pembinaan masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Lia.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sosial tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama, terutama dari organisasi keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
Moderasi dan Konsep Board of Peace
Selain membahas sinergi program sosial, pertemuan tersebut juga menyinggung dinamika keislaman dan tantangan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi global. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan empatik, seluruh peserta sepakat bahwa penguatan nilai moderasi beragama menjadi kunci menjaga harmoni sosial.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah konsep Board of Peace, sebuah pendekatan komunikasi sosial berbasis dialog, toleransi, dan nilai perdamaian.
Konsep ini dipandang sebagai wadah untuk membangun ruang diskusi yang sehat dan inklusif, mendorong berbagai pihak berdialog secara terbuka tanpa prasangka, serta memperkuat stabilitas sosial
di tengah perbedaan pandangan.
Menurut Lia, perdamaian bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kolektif yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Sinergi untuk Masa Depan Bangsa
Audiensi ini menjadi bukti bahwa komunikasi lintas sektor mampu membuka peluang besar dalam membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan spiritual. Dengan dialog yang terus terjalin, berbagai program pembinaan masyarakat diharapkan semakin efektif dan mampu menjawab tantangan zaman.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, sinergi umat dan negara menjadi kunci menjaga persatuan Indonesia. Dari ruang dialog yang hangat di Surabaya itu, semangat kolaborasi kembali diteguhkan—untuk Jawa Timur, dan untuk Indonesia yang damai serta berkeadaban.
ANIL
