Pontianak,Radartempo.id Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan tersangka berinisial S beserta barang bukti perkara tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak.
Penyerahan dilakukan di Kantor Kejari Pontianak, Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 6, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Penyerahan tersangka dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat(Kalbar) pada 3 Februari 2026.
Tersangka S diketahui menjabat sebagai Direktur PT JKM, perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan bahan galian batuan komoditas tanah urug dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur.
S diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Adapun perbuatan yang dilakukan tersangka, antara lain:
• Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Februari, Maret, Mei, dan Juni 2023;
• Dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk SPT Masa PPN Januari, April, serta Juli sampai dengan Desember 2023;
• Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
“Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Tangguh Dewantara selaku Plt. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kalimantan Barat (Kalbar) pada press releasenya Selasa 10 Februari 2026.
Atas perbuatannya, tersangka S terancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium dan akan selalu mengutamakan serta mengupayakan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu berupa sosialisasi, edukasi, dan pengawasan kepada para Wajib Pajak.
Sebelumnya, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat melalui KPP Pratama Pontianak Timur telah menyampaikan imbauan hingga melakukan tindakan pemeriksaan khusus kepada tersangka S melalui PT JKM terkait pelaporan kewajiban perpajakannya.
Namun, hingga dilakukan proses penyidikan serta sampai pada tahap pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22), tersangka S tetap tidak menunjukkan itikad untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan, setelah Wajib Pajak melunasi kerugian negara beserta sanksi administratif.
Apabila tersangka S menggunakan hak tersebut, maka jumlah yang harus dibayarkan untuk melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif adalah sebesar Rp2.912.153.420,00 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).
Lebih lanjut, sesuai Pasal 44B ayat (2a) dan (2b) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meskipun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian negara beserta sanksi administratif.
Pelunasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penuntutan tanpa disertai pidana penjara.
Tangguh Dewantara berharap, proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*/zir)
