PADANG – Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional, Selasa (14/7/2026), Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., menyerukan pentingnya reformasi sistem keuangan negara sebagai langkah menjaga amanah uang rakyat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia di sela agenda Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI di Kota Padang, Sumatra Barat.
Menurut Ning Lia, Hari Pajak Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Setiap rupiah yang disetorkan masyarakat melalui pajak adalah amanah. Karena itu, reformasi sistem keuangan negara tidak bisa ditunda lagi. Kita harus menutup setiap celah yang berpotensi melahirkan white collar crime maupun praktik korupsi yang merugikan negara,” tegas senator cantik asal Jawa Timur tersebut.
Keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, itu menilai meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak harus diimbangi dengan tata kelola keuangan negara yang bersih serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap penyimpangan anggaran.
Selain itu, akademisi ekonomi Islam tersebut juga menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan. Menurutnya, sistem perpajakan harus mampu melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, memperkuat industri dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Negara harus memastikan kebijakan perpajakan tidak menjadi beban yang menghambat pelaku usaha kecil. Sebaliknya, pajak harus menjadi instrumen yang mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat industri lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui momentum Hari Pajak Nasional, Ning Lia berharap pemerintah terus memperkuat reformasi di sektor keuangan negara sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak semakin meningkat. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi anggaran dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta pembangunan daerah.
(Anil)
