Surabaya – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur yang dibentuk sejak Oktober 2025. Pansus tersebut kini menjadi sorotan lantaran dinilai menghabiskan anggaran besar, namun belum menunjukkan hasil nyata yang sebanding bagi masyarakat.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan efektivitas kerja Pansus BUMD setelah serangkaian agenda perjalanan dinas, studi banding, hingga rapat di hotel berbintang dilakukan menggunakan anggaran daerah.
Menurut Heru, kunjungan kerja ke sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Yogyakarta terkesan hanya menjadi agenda seremonial berkedok evaluasi.
“Jangan sampai studi banding hanya jadi legitimasi jalan-jalan dengan beban APBD. Sampai hari ini masyarakat belum melihat hasil konkret yang bisa dibanggakan dari Pansus BUMD,” tegas Heru.
Tak hanya itu, MAKI Jatim juga menyoroti pelaksanaan rapat Pansus di salah satu hotel ternama di Kota Batu, Malang, yang berlangsung selama beberapa hari. Kegiatan tersebut dinilai memperkuat dugaan pemborosan anggaran bila tidak disertai output yang jelas dan terukur.
Heru menyebut, jika rekomendasi akhir Pansus hanya sebatas usulan normatif seperti pembentukan biro khusus pengelola BUMD, maka hal itu dianggap tidak sepadan dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan.
“Kalau hanya menyarankan pembentukan biro khusus, masyarakat biasa juga bisa menyampaikan usulan itu. Tidak perlu menghabiskan anggaran besar berbulan-bulan,” ujarnya tajam.
MAKI Jatim menilai keberadaan Pansus seharusnya menjadi momentum membedah persoalan BUMD Jawa Timur yang selama ini dinilai morat-marit, minim prestasi, dan cenderung membebani daerah. Namun yang terlihat justru aktivitas seremonial tanpa arah pembenahan yang jelas.
Lebih jauh, tim investigasi MAKI Jatim mengaku telah memantau langsung sejumlah agenda Pansus, termasuk saat studi banding ke Yogyakarta dan rapat di Batu. Dari pemantauan awal itu, MAKI mengklaim menemukan indikasi adanya kegiatan yang patut dipertanyakan manfaat dan urgensinya.
Sebagai tindak lanjut, MAKI Jatim menyatakan siap meminta secara resmi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Bila permintaan tersebut ditolak, mereka siap membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Publik.
“Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu digunakan untuk apa, berapa besar, dan apa hasil nyatanya,” tegas Heru.
MAKI Jatim memastikan pengawasan terhadap Pansus BUMD DPRD Jatim akan terus dilakukan. Mereka menilai jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi BUMD justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
Anil
