RADARTEMPO.ID PATI – Pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, kini menuai sorotan. Pasalnya, kondisi jalan yang disebut belum genap satu bulan sejak pengerjaan tersebut diduga sudah mengalami kerusakan di sejumlah bagian.
Temuan kondisi lapangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan proyek yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, muncul dugaan bahwa dana pengaspalan jalan tersebut mencapai sekitar Rp200 juta, yang disebut-sebut berasal dari seseorang yang dikaitkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Provinsi Jawa Tengah berinisial G.
Namun, informasi mengenai asal-usul dana, mekanisme penyaluran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya masih perlu dikonfirmasi dan dibuktikan lebih lanjut.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan berdasarkan dokumentasi lapangan yang diperoleh tim media.
Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana transparansi publik agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, pelaksana, serta waktu pelaksanaan kegiatan.
Jika benar pekerjaan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp200 juta, masyarakat tentu berhak mengetahui secara terbuka bagaimana dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan.
BAYAN BOGENG DISEBUT KOORDINATOR, HUBUNGAN KELUARGA DENGAN LURAH IKUT DISOROT
Selain persoalan kualitas jalan dan transparansi anggaran, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa pekerjaan pengaspalan tersebut dikoordinasikan oleh seorang Bayan yang dikenal dengan nama Bogeng.
Bahkan, Bayan Bogeng disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat.
Informasi ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Hubungan keluarga bukan dengan sendirinya merupakan bukti pelanggaran. Namun, transparansi mengenai penunjukan koordinator, pelaksana pekerjaan, serta mekanisme pengelolaan dana tetap menjadi hal penting untuk diperiksa.
SEJUMLAH PERTANYAAN MENUNGGU JAWABAN
Atas kondisi tersebut, sejumlah pertanyaan patut disampaikan kepada pihak-pihak terkait:
1. Benarkah dana pengaspalan jalan tersebut mencapai Rp200 juta?
2. Apakah benar dana tersebut berasal dari seseorang berinisial G yang dikaitkan dengan PKB tingkat provinsi?
3. Siapa pihak yang menerima, mengelola, dan bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut?
4. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi?
5. Siapa kontraktor atau pelaksana teknis pekerjaan pengaspalan?
6. Apakah kualitas dan ketebalan aspal sudah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan?
7. Mengapa jalan diduga sudah mengalami kerusakan meskipun belum genap satu bulan?
JANGAN SAMPAI UANG PEMBANGUNAN HANYA MENJADI ANGKA TANPA HASIL YANG SEBANDING!
Tim media mendorong Pemerintah Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati, serta instansi pengawas terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan dan menelusuri informasi mengenai sumber serta penggunaan dana pengaspalan tersebut.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan maupun penggunaan anggaran, pihak yang bertanggung jawab perlu dimintai penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai sumber dana Rp200 juta, sosok berinisial G, Bayan Bogeng, serta kepala desa masih membutuhkan klarifikasi dari masing-masing pihak.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bayan Bogeng, kepala desa, pihak berinisial G, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Transparansi bukan sekadar formalitas. Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan bagaimana kualitas pembangunan yang mereka nikmati.










