Kebumen – Penanganan kasus penganiayaan bersama terhadap seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kini diwarnai dugaan praktik percaloan hukum.
Publik mencium adanya pemungutan ‘uang damai’ senilai Rp17 juta per pelaku dengan janji sepihak dapat menghentikan proses penyidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Kebumen belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan percaloan yang menyeret nama oknum kepala desa (Kades) berinisial B tersebut, kendati konfirmasi jurnalistik telah dilakukan berulang kali oleh media.
Berdasarkan penelusuran tim media, Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kebumen telah menetapkan dan menahan 10 tersangka (8 dewasa dan 2 di bawah umur) atas kasus pengeroyokan tersebut.
Namun, pasca-penetapan tersangka, muncul informasi dari keluarga pelaku bahwa mereka diminta menyerahkan uang sebesar Rp17 juta per orang.
Uang tersebut dijanjikan oleh pihak yang mengatasnamakan perantara sebagai syarat agar laporan polisi dicabut dan para tersangka dibebaskan.
Rekan salah satu pelaku, AL membenarkan adanya permintaan uang tersebut. Ia juga mengindikasikan keterlibatan oknum Kades berinisial B dan seorang perangkat desa dalam proses pengumpulan dana.
Keluarga pelaku mengaku telah menyerahkan uang tersebut kepada oknum Kades B. Hal ini diperkuat oleh tangkapan layar pesan WhatsApp yang diterima redaksi, di mana oknum Kades B menyatakan: “Uang sudah saya terima dan sudah diserahkan ke pihak keluarga korban, yang sabar y Bu. Pasti dikeluarkan atau dibebaskan.”
Faktanya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun dari ke-10 tersangka yang dibebaskan.
Penyidikan tetap berjalan, menyisakan tanda tanya besar mengenai ke mana aliran dana total Rp170 juta tersebut bermuara.
Menerapkan prinsip cover both sides dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tim media secara aktif berupaya meminta klarifikasi kepada Polres Kebumen.
Redaksi konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kapolres, Kasat Reskrim, Kasi Humas, dan Kanit Tipidum.
Dalam proses konfirmasi, saat Redaksi menghubungi Kasium Polres Kebumen melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan mengarahkan agar permintaan keterangan pers ditujukan kepada Kasi Humas Polres Kebumen.
Kendati telah diarahkan ke Kasi Humas dan diberikan batas waktu konfirmasi hingga Kamis (12/11/2026) pukul 12.00 WIB, tidak ada satu pun tanggapan, klarifikasi lisan, maupun tertulis yang diterima redaksi dari pihak Kasi Humas maupun pejabat Polres Kebumen lainnya.
Ketiadaan keterangan resmi dari institusi penegak hukum ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan tiga hal krusial:
1. Apakah uang Rp17 juta per pelaku benar-benar diserahkan ke keluarga korban, atau ini murni modus penipuan/pemerasan oleh perantara?
2. Apakah ada oknum aparat yang mengetahui atau bahkan terlibat dalam janji “pencabutan laporan” tersebut?
3. Apakah oknum Kades B dapat dijerat dengan pasal pemerasan atau penipuan, mengingat tersangka tetap ditahan meski uang telah diserahkan?
Merespons minimnya transparansi di tingkat Polres, masyarakat Kebumen mendesak Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kadiv Propam Mabes Polri untuk mengambil langkah supervisi dan pengawasan.
“Kami meminta Kapolri memberikan instruksi tegas. Polri harus melayani dan melindungi rakyat, termasuk memberikan kepastian hukum. Jika ada oknum yang memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadi, harus ditindak,” ungkap salah satu warga Kebumen kepada tim media, mewakili aspirasi masyarakat.
Masyarakat berharap Propam Mabes Polri dapat mengevaluasi penanganan kasus ini guna memastikan tidak ada praktik percaloan perkara yang mencoreng marwah institusi Polri.
Redaksi perlu mengedukasi publik bahwa tindak pidana pengeroyokan adalah delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, proses hukum tidak dapat dihentikan hanya karena adanya klaim “perdamaian” atau pencabutan laporan di luar prosedur Restorative Justice (RJ) yang sah dan diawasi penyidik.
Hal ini menjadi lebih krusial mengingat korban merupakan ODGJ, kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Janji-janji pencabutan laporan yang berujung pada permintaan uang oleh pihak ketiga sangat rawan dan secara hukum merupakan modus penipuan atau pemerasan.
(SND)
